Prosedur Berperkara Prodeo
PROSEDUR BERPERKARA PRODEO
Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
| TINGKAT PERTAMA | |||
| 1 | Dalam hal perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara, Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebelum sidang pertama secara tertulis atau sebelum sdiang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara. | ||
| 2 | Apabila Tergugat/Termohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka permohoan itu disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon. | ||
| 3 | Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen sejenisnya. | ||
| 4 | Panitera/Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. | ||
| 5 | Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris dan mengeluarkan Surat Penetapan Layayan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan. | ||
| TINGKAT BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) | |||
| 1 | Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh pengadilan tingkat pertama, pengajuan memori banding atau kontra memori banding untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. | ||
| 2 | Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh pengadilan tingkat pertama, pengajuan memori kasasi atau kontra memori kasasi untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. | ||
| 3 | Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh pengadilan tingkat pertama, pengajuan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. | ||
| 4 | Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara diajukan untuk pertama kali di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali, maka permohonan dilakukan segera setelah putusan tingkat sebelumnya diterima dan sebelum memori atau kontra memori diajukan. | ||
| 5 | Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama melalui kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen sejenisnya. | ||
| 6 | Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris dan mengeluarkan Surat Penetapan Layayan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan. | ||